Hidup terus menerus ku rasakan
Tiada arti tuk dimaknakan
Kesalahan yang kelam tlah ku lupakan
Tapi mengapa terasa hilang angan-angan
Bagai napi yang sendiri dalam tempurung
Meronta-ronta dalam kesakitan
Ingin pergi tiada tempat berlindung
Hanya kesalahan yang menumpuk diwajah sebelah kanan
Terdiam membuatku panas dan sakit
Berbicara hanya membuat ku merasa kesal dan malu
Tidak kuat ku seperti ini
Aku hanya perlu kebebasan yang indah di dunia ini
Generalisasi
Dewasa kini, pajak sangatlah wajib di indonesia. Syarat wajib pajak adalah seorang yang bertempat tinggal di Indonesia atau asli orang Indonesia, seorang warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, seorang yang memiliki penghasilan di Indonesia maupun diluar. Jika sudah memenuhi persyaratan wajib pajak, tetapi tidak melapor akan dikenakan denda. Jadi, bagi seorang yang menetap di Indonesia dan yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak, harus segera melapor karena membayar pajak penting.
Analogi
Para Presiden memiliki kepercayaan yang besar dari rakyat. Demikian juga dengan anggota DPR, mereka harus mempunyai sifat kepemimpinan yang sejati untuk melindungi rakyatnya. Keduanya juga memerlukan hati nurani yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyatnya bukan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang Presiden dan anggota DPR harus memiliki jiwa seorang pemimpin sejati karena mereka bekerja untuk rakyat.
Sebab-Akibat (kausalitas)
Para petani gagal panen karena tanaman padi mereka diserang hama wereng. Peristiwa ini menelan kerugian ratusan juta rupiah. Selain itu, distribusi beras ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung terganggu. Sehingga pasokan beras di pasar tradisional semakin lama semakin menipis dan masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara tetangga dengan harapan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya selama menunggu hasil panen berikutnya.
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Awalnya pajak belum suatu pungutan, tetapi hanya pemberian sukarela dari rakyat kepada raja. Pungutan tersebut misalnya untuk, biaya keamanan , membiayai pegawai kerajaan dan sebaliknya, membuat jalan umum. Jika rakyat tidak membayar dalam bentuk natura, maka wajib melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum beberapa hari dalam satu tahun.
Kerajaan-kerajaan di Jawa sekitar abad XI, juga melakukan hal semacam ini. Tenaga dari rakyat dipakai sebagai pajak oleh raja. Dengan istilah kerja bakti atau gotong royong.
Baru setelah terbentuknya negara dan terpisahnya antara rumah tangga negara dengan rumah tangga raja, pada akhir abad pertangahan pajak mempunyai tempat yang istimewa diantara pendapatan negara.
Undang-undang pajak yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang pajak nasional 198, adalah berasal dari undang-undang Hindia-Belanda. Pemerintah menyadari bahwa UU pajak Hindia-Belanda, terlalu menitik beratkan pada hukum barat. Kemudian tahun 1950, pemerintah membentuk “panitia perubahaan sistem pajak”. Tidak kurang dari lima kali panitia itu dibentuk, dibubarkan dan diganti pula. Panitia itu terdiri dari anggota parlemen dan pejabat dari departemen keuangan dan dibantu oleh beberapa tenaga ahli.
Definisi pajak menurut:
Prof.Dr.PJA.Andriani → iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dr.Soeparman Soemahamidjaja →iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Reverensi : hukum pajak dan perpajakan, Neltje F.Katuuk
Template by:
