KODE ETIKA AKUNTAN

Pengertian Akuntansi publik

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Seorang akuntan publik dapat diakui profesinya, harus lulus dalam ujian profesi seorang akuntan publik yang disebut Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) selain itu memperoleh sebutan bersertifikat Akuntan Publik (BAP) dan sertifikat dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu seorang akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia  (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Prinsip Akuntan publik

Menurut Syamsu, prinsip akuntansi adalah suatu yang dibutuhkan dalam kondisi yang selalu berubah serta mengingat akuntansi tidak membuat diskriminasi dengan menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi pihak tertentu, akan tetapi informasi yang disajikan adalah relevan dengan kepentingan dan memuaskan berbagai pihak yang menggunakannya. Pentingnya prinsip akuntansi adalah ada kesamaan dalam hal metode, prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan, bersifat netral, dan dapat diperbandingkan.

Aturan etika akuntan publik

Aturan etika akuntan publik Indonesia telah diatur dalam SPAP dan berlaku sejak tahun 2000. Aturan etika IAI-KAP ini memuat lima hal, yaitu :

a.         Standar umum dan prinsip akuntansi,

b.        Tanggung jawab dan praktik lain,

c.         Tanggung jawab kepada klien,

d.        Independensi, integritas, dan objektivitas,

e.        Tanggung jawab kepada rekan seprofes.

Kode etika akuntansi 

Menurut Mulyadi ( 2001:53), kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika yaitu :

1.         Tanggung jawab profesi

Tanggung jawab sebagai seorang profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilakukannya dilingkungan masyarakat maupun sesama profesi.

Contoh :

Kasus nunun nurbaeti yang menjadi tersangka atas kasus cek pelawat dan penyuapan yang memberikan dana kepada anggota DPR periode 1999-2004 terkait oleh pemilihan Gubernur senior BI tahun 2004. Seharusnya ini tidak terjadi, karena masyarakat telah mempercayai nunun nurbaeti sebagai anggota dewan yang mempunyai dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat.

2.         Kepentingan publik

Dalam kepentingan publik senantiasa berkewajiban bertindak/bersikap dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme sesuai dengan arti dari kepentingan publik, yaitu kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan.

Contoh profesi :

klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan.

Contoh kasus yang melanggar kode etik ini  :

Pada kasus KAP Andresen dan enron, yaitu : sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron.

3.         Integritas

Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4.         Objektif

Seorang akuntan dalam pemenuhan kewajiban profesionalna dan sebagai anggota IAI berpedoman pada prinsip obyektivitas yang mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

Contoh kasus pelanggaran :

Kasus Mulyana W. Kusuma, yaitu : salman khairiansyah mengungkapkan kecurangan yang lakukan Mulyana W Kusuma dengan tuduhan hendak melakukan penyuapan kepada dirinya sebagai anggota tim auditor BPK.

5.         Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Seorang akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasaprofesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, danteknik yang paling mutakhir.

Contoh kasus pelanggaran :

Kasus Mulyana W. Kusuma, yaitu Penangkapan Salman telah berjasa mengungkap kasus ini. Salman tidak mampu menjaga sikap profesionalnya samapai dia harus melakukan penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi.

6.         Kerahasiaan

Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diketahui selama melakukan jasa profesional sampai pemberian jasa itu berakhir. Seorang akuntan tidak boleh memakai/mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7.         Perilaku profesional

Seorang akuntan sebagai seorang profesional dalam menjalankan keprofesionalnya dituntut harus berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

8.        Standar teknis

Seorang akuntan dalam menjalankan profesionalnya harus mengacu/mematuhi pada standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari penerima jasa selama tugas tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Sumber:

• ·      http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik

• ·      http://evi-komalasari.blogspot.com/2011/10/8-prinsip-kode-etik-akuntan-indonesia.html

• ·      http://www.wikiapbn.org/artikel/Prinsip_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan

• ·      antilicious.wordpress.com/2012/01/06/etika-profesi-akuntan-publik/

• ·       http://evi-komalasari.blogspot.com/2011/10/8-prinsip-kode-etik-akuntan-indonesia.html

• ·    http://maiyasari.wordpress.com/2011/11/08/contoh-kasus-prinsip-etika-profesi-akuntansi-kepentingan-publik/

• ·      http://tacitra.blogspot.com/2012/05/kode-etik-profesi-akuntansi.html

Menerapkan IFRS di Indonesia penuh kendala

Menerapkan IFRS di Indonesia penuh kendala

Penggunaan IFRS adalah merupakan tuntutan jaman. Meskipun begitu, IFRS memiliki manfaat bagi investasi di indonesia dengan tingkat komparabilitas yang lebih tinggi dan pengungkapan informasi keuangan yang lebih besar. Menurut Perera dan Baydoun (2007) ada 4 aspek yang dapat menjadi kendala penerapan IFRS di Indonesia, yaitu :

a)      Aspek lingkungan sosial

Dilihat dari aspek lingkungan sosial, IFRS berbeda dengan nilai budaya yang dimiliki oleh negara kita, yaitu nilai budaya berkelompok yang tinggi dan jarak kekuasaan yang juga tinggi. Sedangkan IFRS dikembangkan oleh negara yang memiliki nilai budaya berkelompok yang tinggi dengan jarak kekuasaan yang rendah. Maka disinilah kendala penerapan IFRS.

b)      Aspek lingkungan organisasi

Keadaan ini menjadi kendala untuk penerapan IFRS, karena perusahaan - perusahaan cenderungan pembiayaan masih melalui sektor perbankan. Dapat diartikan bahwa perusahaan menganggap manfaat dari penggunaan IFRS lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi standar tersebut.

c)      Aspek lingkungan Profesi

Profesi akuntan di Indonesia memiliki 4 kategori keanggotaan :

1.    Register A

Anggota dengan gelar akuntan yang juga telah berpraktek selama beberapa tahun atau menjalankan usaha praktek akuntansi pribadi atau kepala dari kantor akuntansi pemerintah.

2.    Register B

Akuntan public asing yang telah diterima oleh pemerintah Indonesia dan telah berpraktek untuk beberapa tahun.

3.    Register C

Akuntan internal asing yang bekerja di Indonesia;

4.    Register D

Akuntan yang baru lulus dari fakultas ekonomi jurusan akuntansi atau memegang sertifikat yang telah dievaluasi oleh komite ahli dan dipertimbangkan setara dengan gelar akuntansi dari universitas negeri. (Yunus, 1990 dalam Perera dan Baydoun, 2007, p.213)

d)      Aspek lingkungan individu.

Daftar Pustaka                                                                                                              

Ashbaugh, H., dan M. Pincus. 2001. “Domestic accounting standards, International Accounting Standards, and the predictability of earnings.” Journal of Accounting Research 39: 417-434.

Ikatan Akuntans Indonesia, 2009, “Standar Akuntansi Keuangan” Salemba Empat, Jakarta.

Li, S., 2008, “Does Mandatory Adoption of International Accounting Standards Reduce the Cost of Equity Capital?” Working Papers, University of Southern California.

Perera, H., dan Baydoun, N., 2007, “ Convergence with International Financial Reporting Standards: The Case of Indonesia.” Advances in International Accounting 20:201-224

http://irdam.blogs.unhas.ac.id/2012/03/penerapan-ifrs-di-indonesia-manfaat-dan-kendala/